1 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 2 TAHUN 2024 | Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | Berlaku | |
2 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2024 | Besaran Persetujuan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | Berlaku | |
3 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 4 TAHUN 2024 | Pemberian Pengurangan Pokok Piutang, Serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | Berlaku | |
4 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 7 TAHUN 2024 | Pembebasan Denda atau Sanksi Keterlambatan Pembayaran dan Sanksi Keterlambatan Pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) | Berlaku | |
5 | PERATUAN WALIKOTA BATAM NOMOR 10 TAHUN 2024 | Penyelenggaraan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam | Berlaku | |
6 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 45 TAHUN 2024 | Tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | Berlaku | |
7 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 46 TAHUN 2024 TANGGAL 8 JANUARI 2024 | Penyelenggaraan Pajak Sarang Burung Walet | Berlaku | |
8 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 48 TAHUN 2024 TANGGAL 8 JANUARI 2024 | Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Batam | Berlaku | |
9 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 75 TAHUN 2022 | Keringanan Pokok Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Daerah | | |
10 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 50 TAHUN 2024 | Penyelenggaraan Pajak Reklame | Berlaku | |
11 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 54 TAHUN 2021 | Perpanjangan Jatuh Tempo, Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Kota Batam Tahun 2021 | Tidak Berlaku | |
12 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 53 TAHUN 2020 | Penundaan Pembayaran Pajak Daerah Kota Batam Tahap Kedua Tahun 2020 | Tidak Berlaku | |
13 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 12 TAHUN 2011 | SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA BATAM | Tidak Berlaku | |
14 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 5 TAHUN 2013 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA BATAM | Tidak Berlaku | |
15 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 21 TAHUN 2020 | PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN | Tidak Berlaku | |
16 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 28 TAHUN 2001 | Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran Kota Batam | Tidak Berlaku | |
17 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 26 TAHUN 2007 | Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan Kota Batam | Tidak Berlaku | |
18 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 25 TAHUN 2018 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tidak Berlaku | |
19 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 25 TAHUN 2016 | Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah secara Elektronik | Tidak Berlaku | |
20 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 25 TAHUN 2007 | Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame di Kota Batam | Tidak Berlaku | |
21 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 25 TAHUN 2001 | Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel Di Kota Batam | Tidak Berlaku | |
22 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 24 TAHUN 2011 | Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame | Tidak Berlaku | |
23 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 24 TAHUN 2007 | Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan Kota Batam | Tidak Berlaku | |
24 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 24 TAHUN 2001 | Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir Di Kota Batam | Tidak Berlaku | |
25 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 23 TAHUN 2001 | Petunjuk Pelaksanaan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kota Batam | Tidak Berlaku | |
26 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 22 TAHUN 2001 | Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan Kota Batam | Tidak Berlaku | |
27 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 20 TAHUN 2013 | Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tidak Berlaku | |
28 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19 TAHUN 2010 | Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam | Tidak Berlaku | |
29 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NO 10 TAHUN 2012 | Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Kota Bata | Tidak Berlaku | |
30 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 25 TAHUN 2018 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tidak Berlaku | |
31 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 20 TAHUN 2013 | Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tidak Berlaku | |
32 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 19 TAHUN 2010 | Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam | Tidak Berlaku | |
33 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NO 10 TAHUN 2012 | Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Kota Batam | Tidak Berlaku | |
34 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 5 TAHUN 2006 | Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2006 | Tidak Berlaku | |
35 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 4 TAHUN 2011 | Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam | Tidak Berlaku | |
36 | PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2011 | Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Tidak Berlaku | |